(www.wartatv.com) : Film Animasi Mas Warto: Meskipun DPR dan pemerintah memutuskan BBM tidak naik 1 April, tetapi amandemen UU APBN-P yang diputuskan lewat voting pekan lalu tetap saja berbahaya bagi rakyat. Dalam waktu enam bulan mendtang jika harga minyak dunia naik rata-rata 15 persen, maka pemerintah boleh menaikkan harga BBM. Begitulah kira-kira maksud DPR memberikan kewenangan kepada pemerintah. Kontan saja teman-teman Mas warto di kampung hanya menerima garis tangan sembari meminta bantuan para pendemo berteriak sekeras-kerasnya agar tak pernah ada kenaikan BBM, kecuali kenaikan yang diatur oleh pemerintah atas dasar pertimbangan demi kemakmuran rakyat, bukan atas dasar kemauan asing. Ingat, bumi dan air serta kekayaan alam di republik ini harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Animator: Dulbasir
Animator: Dulbasir
Views: 230069
Dari: Syaefurrahman
Sebanyak 32 orang pekerja tambang PT Freeport terjebak longsor di areal tambang PT Freeport, di Mimika, Papua, saat atap terowongan QMS Underground area Big Gossan tiba-tiba runtuh sekitar pukul 07.45 ...
Selengkapnya
Dari: Syaefurrahman
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani mendukung penyelidikan kasus rekening gendut Aiptu Labora Sitorus ditangani oleh Polri. Sebab, menurut Ahmad Yani, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...
Selengkapnya
Dari: Syaefurrahman
Anggota Komisi X DPR Dedi Gumelar menyatakan, sebagai warga Negara artis memiliki hak untuk terjun ke dunia politik dengan menjadi calon legislatif (Caleg). Namun bila ada anggapan negatif masyarakat terhadap ...
Selengkapnya
Dari: Syaefurrahman
Sejumlah tokoh menerima KAHMI Bisnis Award dari Pimpinan Majelis Nasional KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam). Mereka terdiri dari para pengusaha yang telah banyak melakukan pengembangan suaha bagi perkembangan ekonomi ...
Selengkapnya
Dari: Syaefurrahman
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) harus bertanggung jawab atas terjadinya penyekapan buruh di Tangerang. Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh dalam rapat kerja (Raker) dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Selasa ...
Selengkapnya
